Latar Belakang Sejarah

Barangkali tidak ada satu pun orang di Kabupaten Purwakarta yang tidak tahu Alun-alun Kiansantan. Bahkan setiap Masjid Agung atau Masjid Besar pun biasanya identik dengan keberadaan alun-alun. Alun-alun berasal dari kata dasar alun dan menjadi kata ulang alun-alun. Apa yang dimaksud dengan alun-alun? Alun-alun, artinya adalah sebuah tanah lapang yang sangat luas tempat orang berkumpul untuk mengadakan suatu acara kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan termasuk keraton suatu kerajaan atau kesultanan. Konsep alun-alun ini diyakini sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan dahulu di Nusantara, khususnya di pulau Jawa atau lebih tepatnya konsep ini lebih diperkenalkan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai dengan ke-15. Lalu mengapa disebut dengan alun-alun?

Menurut Haryoto Kunto, pemberian istilah ini, kemungkinan besar terjadi sejak jaman kesultanan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645 M) dan juga para penerus penggantinya dari Amangkurat I, II, III dan IV dan seterusnya  hingga pada akhirnya kesultanan Mataram terpecah — terbagi menjadi 2 (dua), yaitu menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bahkan kemudian kedua kerajaan ini pun pecah terbagi lagi menjadi 4 (empat), yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran dan berikutnya yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Menurut R.M.A. Ahmad Said Widodo, pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat I dan II di lapangan yang luas yang disebut alun-alun ini sering diadakan berbagai macam kegiatan termasuk yang dianggap biadab, misalnya adu atau pertarungan antara manusia dengan harimau atau singa. Dimana seekor singa buas yang dibiarkan kelaparan berhari-hari dilepaskan dari kerangkeng atau kurungannya untuk ditempatkan dan dilepaskan di tengah-tengah alun-alun yang dikelilingi ratusan atau bahkan ribuan manusia, adegan demi adegan terjadi, bisa saja dia menerkam, menerjang dan menyerang siapapun orang-orang yang berada di sekitarnya atau bahkan dia bisa saja mati karena dibunuh oleh orang-orang itu dengan berbagai macam senjata. Nah, adegan orang-orang yang lari lintang pukang inilah atau bahkan bersorak-sorai ke kanan ke kiri dari Utara ke Selatan atau dari Barat ke Timur inilah yang nampak seperti alunan ombak atau gelombang di lautan. Maka dari itulah lapangan luas ini kemudian dikenal sebagai alun-alun.

Konsep ini kemudian menjadi suatu konsep yang baku dan menjadi semacam keharusan untuk mendirikan sebuah lokasi pusat pemerintahan, yaitu di sekitar alun-alun selalu dikelilingi oleh keraton, gedung kabupaten atau pendopo kabupaten di sebelah Selatan, Masjid Agung di sebelah Barat, rumah penjara di sebelah Utara dan di sebelah Timur kalau tidak markas atau tangsi tentara, mungkin kantor-kantor pemerintahan atau lain-lainnya lagi.

Misalnya seperti keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang mengarah Utara ke Selatan, dimana di sebelah Utara ada gunung Merapi dan di sebelah Selatan ada Laut Selatan atau Laut Kidul. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: di sebelah Utara yang ada gunung Merapi-nya, diidentikkan dengan bentuk segitiga, dimana titik puncaknya dianggap merupakan titik pertemuan antara alam nyata dengan alam mayapada yang berarti seorang raja, sultan atau sunan adalah merupakan wakil, perantara atau khalifah Allah  (atau jika jaman dahulu kala adalah dewa-dewi atau betara-betari) antara rakyatnya dengan alam para malaikat sekaligus sebagai manunggaling kawula gusti atau bersatunya antara manusia dengan tuhannya. Hal ini merupakan matra udara atau angkasa.

Sedangkan di sebelah Selatan yang ada Laut Kidul-nya diidentikkan dengan pertemuan antara alam nyata dengan alam ghaib atau alam para jin, dimana di sana ada seorang penguasa yang dikenal sebagai Kanjeng Ratu Kidul yang merupakan seorang isteri (ghaib) dari semua raja-raja Mataram, yang berarti bahwa seorang raja Mataram juga menguasai alaming lelembut atau alamnya mahluk halus. Hal ini merupakan matra laut atau samudera.

Sementara itu wilayah kerajaan atau kasultanan di sekitarnya, baik tanah daratan, kampung, desa, kota, sawah ladang, kolam, sungai, danau, lembah, bukit, gunung dan hutan beserta rakyat di dalamnya adalah merupakan daerah kekuasaan raja atau sultan tanpa reserve. Hal ini merupakan matra darat atau bumi.

Konsep ini hampir merata di seluruh pulau Jawa, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Bagaimana dengan di Jawa Barat? Konsep atau kosmologi ini nampaknya juga dianut oleh Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sumedang dan beberapa kabupaten lainnya. Bagaimana dengan Kabupaten Purwakarta? Agaknya untuk Kabupaten Purwakarta hal ini merupakan suatu kekecualian, karena di sebelah Utara tidak ada gunungnya. Bahkan kawasan Situ Buleud yang semula sebagai pusat atau tengah-tengahnya kota pun pada akhirnya seperti keadaannya sekarang, karena lokasi pusat pemerintahan atau puser dayeuh malah berada di sebelah Baratnya dengan jarak beberapa puluh meter atau beberapa ratus meter darinya. Terkecuali beberapa bangunan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, seperti bangunan gedung Karesidenan (Resident Woning) dan Kantor Gede (Groot Kantoor) juga Kantor Pengairan (Irrigatie Kantoor) yang sekarang kita kenal dengan Kantor Benglap atau Bengharpal, demikian pula dengan keberadaan kantor-kantor lain atau pun blok hunian lainnya.

Adapun peranan Adipati atau Bupati, harus dilihat dari konteksnya, yaitu, bahwa Adipati berasal dari kata Adhi yang berarti adik dan Pati yang berarti penguasa (raja), jadi adipati berarti adik penguasa atau adik-nya raja karena Adipati memang adalah raja kecil di daerahnya. Sedangkan Bupati berasal dari kata Bhu(mi) yang berarti bhumi/bumi dan Pati yang berarti penguasa (raja), jadi Bupati berarti penguasa bumi atau raja bumi karena Bupati memang adalah seorang penguasa bumi atau raja dari bumi di sekitarnya.

Kembali kepada soal alun-alun tadi. Kepindahan ibukota kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasih yang kemudian jadi Purwakarta telah menjadikan Purwakarta sebagai kota tempat kediaman (woonstaad) yang kemudian juga ditandai dengan diadakannya pembangunan sarana dan prasarana (fasilitas umum dan fasilitas sosial) kota Purwakarta, dimulai dari masa pemerintahan Bupati Raden Adipati Aria (R.A.A.) Soeriawinata atau yang lebih dikenal sebagai Dalem Shalawat (1829-1849 M), menyadari, bahwa konsep-konsep pendirian sebuah lokasi pusat pemerintahan kabupaten yang baru, yang mau tidak mau harus seperti itu, maka atas prakarsa dari Bupati Karawang di Purwakarta waktu itu R.A.A. Soeriawinata dibuat indahlah alun-alun sebagaimana konsep yang seharusnya. Dibantu oleh tokoh Purbasari (yang masih sangat misterius) dan Raden Rangga (R.Rg.) Natayuda (yang pernah menjadi Cutak Sindangkasih), maka selesai sudah dibuat sebuah alun-alun yang kelak di kemudian hari kita kenal sebagai Alun-alun (Alun-alun Kiansantang) Purwakarta.

Pada tahun 1854 M Bupati Karawang di Purwakarta R.T. Sastranagara (1849-1854 M) meninggal. Pada tanggal 27 Oktober 1854 M patih-nya yang bernama R.A. Soemadipoera jadi bupati, yang kemudian kita kenal sebagai R.A.A. Sastraadhiningrat I (Dalem Sepuh) (1854-1863 M). Pada bulan Desember 1854 M, pesta besar-besaran rakyat datang dari seluruh penjuru mengadu harimau dengan kerbau ramai bukan alang kepalang. Pada masa pemerintahannya pembangunan jalan-jalan di dalam kota mendapat perhatian dan mulai dilaksanakan, sedangkan dalam rangka usaha memperindah kota, situ yang letaknya di tengah-tengah kota yang kini disebut Situ Buleud kemudian diperbaiki dan diperluas dengan ditanami pohon-pohon asam (Tamarindus indica Linn.) atas jerih payah seseorang yang bernama Singakiria (Singakarta?) dari Galuh (Ciamis) di sekelilingnya, begitu juga di sepanjang pinggir jalan-jalan dalam kota. Pohon-pohon asam ini kini jumlahnya dapat dengan mudah dihitung karena sebagian besar telah ditebang dan diganti dengan pohon-pohon lain, seperti pohon mahoni (Swietenia mahagoni). Demikian pula halnya dengan alun-alun kabupaten, diperluas dan diperbaiki.

Seperti yang dituturkan oleh R. Soeria di Radja dalam kenangannya yang  berjudul Lebaran di Poerwakarta. Kejadiannya diperkirakan pada tahun 1912-1917 pada masa pemerintahan Bupati Karawang di Purwakarta R.T.A. Gandanegara (1911-1925 M). Kenangannya dalam bahasa Sunda:

“……… Aloen-aloen heurin oesik koe djelema kenging darangdan sataker tanaga, maridang paginding-ginding. Pategep-tegep, badjoe anjar samping weuteuh. Kamonesan tongtonan roepi-roepi, ngadoe domba, ngadoe bagong, maen reboetan, balap djeung sateuroesna. Wengina di aloen-aloen pinoeh koe tatanggapan, emprongan ronggeng (ronggeng mamaroeng), topeng djeung sateuroesna. ………”  

 

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

” ……… Alun-alun penuh sesak oleh manusia dapat berdandan sekuat tenaga, berlomba-lomba berbusana dengan serapi-rapinya. Saling bergagah-gagahan, baju baru kain baru. Kemeriahan tontonan beraneka-macam, mengadu domba, mengadu babi hutan, bermain rebutan, balapan dan seterusnya. Pada malam harinya di alun-alun penuh dengan hiburan-hiburan, menanggap penari ronggeng, topeng dan seterusnya. ………”

 

 

Masa Perang Kemerdekaan

Pada tanggal 25 Agustus 1945 Badan Keamanan Rakyat (BKR) Purwakarta terbentuk dan bermarkas di bekas Hotel Spoorzichter (sekarang Gedong Kembar sebelah Utara) di Purwakarta. Pada tanggal 05 Oktober 1945 setelah BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Purwakarta menjadi tempat kedudukan Resimen VI TKR dan Brigade III/Kiansantang.

Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No. 4/SD Tahun 1946.

Maklumat ini membuat Komandemen I Jawa Barat dengan 15 Resimen dan 3 Divisinya menjadi 1 Divisi dengan nama Divisi I Siliwangi yang terdiri dari 5 Brigade (gabungan resimen-resimen), yaitu: Brigade I Tirtayasa di Serang, Banten; Brigade II Suryakancana di Sukabumi, Cianjur dan Bogor; Brigade III Kiansantang di Purwakarta, Karawang dan Subang; Brigade IV Guntur di Tasikmalaya, Priangan dan Brigade V Gunungjati di Cirebon. Batalyon Guerilla juga mengalami perubahan menjadi Batalyon IV Resimen V Brigade III Kiansantang Divisi I Siliwangi.

Pada tanggal 20 Mei 1946, ketiga divisi bersatu dengan nama Divisi Siliwangi, bermarkas di Tasikmalaya. Tiga hari kemudian, 23 Mei 1946, rapat komandan Jawa dan Madura memilih Jenderal Mayor Abdul Harris Nasution sebagai Panglima Divisi Siliwangi dan Kolonel Askari menjadi Kepala Staf Divisi Siliwangi serta Mayor Umar Wirahadikusumah sebagai Ajudan Panglima Divisi Siliwangi merangkap Direktur Latihan Perwira Divisi dan Komandan Batalyon 1 Resimen 5 Brigade III/Kian Santang (1947-1948), mereka memimpin dengan semangat juang.

Pada tanggal 03 Juni 1947 TRI berubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Plered di Purwakarta menjadi Pos Komando Resimen TNI dan Padalarang menjadi sektor pertahanan Resimen 7. Mulai tanggal 21 Juli 1947 ketika tentara Belanda melancarkan Agresi Militer I, pasukan Belanda menyerang tempat-tempat kedudukan TNI, antara lain Purwakarta dan terjadi pertempuran yang hebat di Purwakarta dan sekitarnya. Mulai 19 Desember 1948 dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II, Purwakarta juga menjadi tempat kedudukan TNI dari Batalyon Mayor Sentot Iskandardinata dari Divisi Siliwangi.

Karena pusat pemerintahan Kabupaten Karawang Timur di Purwakarta dipindahkan ke Subang sejak tanggal 01 April 1948. Area pemerintahan Gedung Negara dan Pendopo Kabupaten ini sejak tidak digunakan lagi, sempat kosong, kemudian digunakan untuk keperluan sebagai markas tentara dari Teritorium Tentara III/Siliwangi kemudian berubah menjadi Komando Daerah Militer III/Siliwangi, yaitu Brigade 23/Siliwangi yang berganti nama menjadi Resimen Infanteri 7/Siliwangi, Komando Resort Militer Purwakarta yang kemudian berganti nama menjadi Brigade Infanteri XIV/Mesabarwang hingga pembetukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang terhitung sejak tanggal 29 Juni 1968. Eks anggota-anggota Brigade Infanteri XIV/Mesabarwang disalurkan ke dalam Komando Distrik Militer 0619/Purwakarta semenjak 24 Mei 1975.

Kemudian setelah ibukota Kabupaten Karawang Timur (Purwakarta) dipindahkan dari Purwakarta ke Subang, maka untuk kurun waktu antara tahun 1948-1968 kedua gedung kabupaten ini pernah digunakan sebagai Markas Brigade Infanteri XIV Mesa Barwang Divisi/Kodam Siliwangi yang beberapa orang komandannya dikenal sebagai: Achmad Kemal Idris, Letjen TNI (Purn.) (1949-1955), Poniman, Jend. TNI (Purn.) (1959-1962), Tarmat Widjaja, Brigjen TNI (Purn.) (1964) dan Willy Gayus Alexander Lasut, Brigjen TNI (Purn.) (1968-1970).

 

Alun-alun Kiansantang

Dari berbagai peta kuno wilayah Purwakarta, baik peta tahun 1865, 1896, 1905, 1914, 1933 dan 1946 tidak ada diketemukan nama Alun-alun atau Alun-alun Kiansantang. Sehingga ini menjadi perdebatan yang sangat hangat mengenai kebenaran sejarah Alun-alun Kiansantang. Menurut pendapat R.M.A. Ahmad Said Widodo nama Alun-alun Kiansantang diambil dari nama kesatuan TNI, yaitu Brigade III Kiansantang di Purwakarta. Batalyon Guerilla juga mengalami perubahan menjadi Batalyon IV Resimen V Brigade III Kiansantang Divisi I Siliwangi.

Alasan apa kemudian alun-alun ini disebut sebagai Alun-alun Kiansantang, yaitu karena regu-regu, peleton-peleton, kompi-kompi, batalyon-batayon dan resimen-resiman dari Brigade III Kiansantang apabila melakukan kegiatan latihan baris berbaris, upacara militer dan apel persiapan pertempuran mereka melakukannya di sana, sehinga tempat atau alun-alun ini disebut Alun-alun Kiansantang. Demikian pula ketika mereka harus hijrah mengacu pada perjalanan panjang pasukan Siliwangi dari wilayah Jawa Barat ke Yogyakarta, yang terjadi menyusul penandatanganan Perjanjian Renville antara Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948, di mana dua per tiga pulau Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur) dan Sumatera Timur dan Selatan diserahkan kepada Belanda. Hal ini berarti bahwa kantong-kantong gerilya di daerah Jawa Barat yang telah terbangun harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Maka dengan demikian sejumlah 22.000 orang prajurit anggota Divisi Siliwangi dipaksa hijrah ke daerah Jawa Tengah. Hijrah dimulai pada tanggal 01 Februari hingga 22 Februari 1948.

Hijrah berlangsung melalui 2 (dua) jalur, darat dan laut. Pasukan-pasukan Siliwangi Jawa Barat yang berasal dari Bogor, Cianjur, Padalarang, Purwakarta dan Ciwidey berangkat ke Cirebon menggunakan kereta api. Dari Cirebon pasukan ini diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Rembang. Brigade Tarumanegara dan Resimen 10 berangkat dari Tasikmalaya, sebagiannya lagi menggunakan kereta api lewat Gombong menuju Yogyakarta dan setengahnya menggunakan truk ke Cirebon, lalu disambung dengan kapal laut untuk ke Rembang. Gerakan hijrah dari Jawa Barat ini dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Junus Mokoginta dan diketuai oleh Arudji Kartawinata selaku Menteri Muda Pertahanan.

Dari sejarah yang disampaikan di atas, maka pantas, patut dan layak, nama alun-alun Purwakarta diberi nama sebagai Alun-alun Kiansantang sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kepahlawanan, perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga, darah, keringat dan air mata dari seluruh prajurit Brigade III/Kiansantang beserta keluarganya.*****

(R.M.A. AHMAD SAID WIDODO, Peneliti dan Penulis Sejarah Purwakarta)